Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Bone A.Sumardi mengatakan, kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila itu bukan yang strategis bagi proses kebangsaan berkembang pesat.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi tentang pembentukan pelaksanaan pengawasan Monitoring evaluasi dan pelaporan pengawasan organisasi kemasyarakatan,”terangnya.
Wakil Bupati Bone Ambo Dalle menuturkan, organisasi kemasyarakatan untuk mewujudkan perkataan menuju Bone Mabessa guna melakukan pengawasan dan pembinaan kemasyarakatan.
Salah satu organisasi secara bersama-sama sampai kita bisa mewujudkan kesatuan bangsa yang baik untuk melakukan komunikasi dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga ke depan dan tantangan yang kita hadapi akan memasuki tahun politik,”papar Ambo Dalle.
Kapolres Bone AKBP Ardiansyah menyampaikan, LSM dan ormas selain memberi kemudahan serta membantu masyarakat, mereka juga sebagai kontrol sosial pemerintah untuk mengawal kebijakan.
“Tentunya berpihak pada masyarakat serta jalin serta membangun komunikasi yang baik kepada seluruh pihak,” ujarnya. (*)
